Sukorejo, Bojonegoro
M Rozi DTSEN Pidato DPRD

BOJONEGORO – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian khusus terhadap akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang direncanakan pada tahun 2026. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran di daerah.

Dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komisi C meminta pemerintah daerah terus melakukan pembaruan dan verifikasi data penerima bansos agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Data yang akurat dianggap menjadi kunci agar program perlindungan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Baca Juga : Hari Fraksi PKB, Guru Madrasah dan RA Sampaikan Aspirasi Kesejahteraan hingga Sarana Pendidikan Hari Fraksi PKB, Guru Madrasah dan RA Sampaikan Aspirasi Kesejahteraan hingga Sarana Pendidikan

Selain itu, Komisi C juga mengevaluasi berbagai program ketenagakerjaan yang akan dijalankan pada tahun depan. DPRD berharap program pelatihan kerja tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Muhamad Rozi, menegaskan bahwa validitas data bansos harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kesalahan data dapat menyebabkan bantuan tidak diterima oleh warga yang berhak, sementara masyarakat yang lebih mampu justru masuk dalam daftar penerima.

Baca Juga : Ground Check DTSEN Bojonegoro, Muhamad Rozi Tekankan Pentingnya Validitas Data

“Kami mendorong agar proses pendataan dilakukan secara berkala agar data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Dengan data yang valid, bantuan sosial akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Terkait program ketenagakerjaan, Rozi juga berharap pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Menurutnya, pelatihan harus mampu meningkatkan kompetensi peserta sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha mandiri.

Komisi C DPRD Bojonegoro berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program sosial dan ketenagakerjaan agar anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.