BOJONEGORO – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar Jum’at Hari Fraksi melalui siaran langsung TikTok, Jumat (21/8/2026). Kali ini, giliran anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PKB yang menyapa sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Muhamad Rozi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, bersama Diana Hargianti, Sekretaris Fraksi PKB sekaligus Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro.
Seperti pelaksanaan sebelumnya, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan maupun aspirasi secara langsung melalui kolom komentar selama live TikTok berlangsung. Sejumlah persoalan pun muncul, mulai dari dampak efisiensi anggaran terhadap gaji perangkat desa, bantuan dana BOSDA, hingga program beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kekhawatiran mengenai gaji perangkat desa di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menanggapi hal tersebut, Muhamad Rozi mengatakan persoalan yang menyangkut hak dan kesejahteraan perangkat desa perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran memang menuntut pemerintah melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.
“Efisiensi anggaran tentu harus kita pahami bersama, tetapi jangan sampai kemudian berdampak pada hak-hak yang memang harus diterima oleh perangkat desa. Aspirasi seperti ini akan menjadi perhatian kami di DPRD untuk terus dikawal dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah,” ujar Rozi.
Selain itu, Muhamad Rozi juga menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai bantuan dana BOSDA. Menurutnya, dukungan anggaran untuk pendidikan memiliki peran penting dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di daerah.
“Terkait BOSDA, tentu perlu kita lihat kembali ketentuan, alokasi, serta sasaran penerimanya. Prinsipnya, kami ingin anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat dan bisa membantu kebutuhan pendidikan masyarakat Bojonegoro,” jelasnya.
Sementara itu, Diana Hargianti memberikan penjelasan terkait pertanyaan masyarakat mengenai program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa.
Diana Hargianti menjelaskan bahwa program tersebut kini telah mengalami perubahan nama menjadi Beasiswa Masyarakat Miskin. Karena itu, masyarakat perlu memahami perubahan tersebut agar tidak menganggap program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu telah hilang.
“Yang sebelumnya masyarakat mengenal Beasiswa Sepuluh Sarjana, sekarang namanya sudah berubah menjadi Beasiswa Masyarakat Miskin. Jadi masyarakat jangan sampai salah memahami. Program beasiswa tetap perlu kita dorong agar benar-benar bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” terang Diana Hargianti.
Menurut Diana Hargianti, informasi mengenai program beasiswa juga perlu terus disosialisasikan. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat mengetahui persyaratan maupun mekanisme yang berlaku dan memanfaatkan program tersebut sesuai ketentuan.
“Harapan kami, informasi terkait beasiswa ini bisa semakin luas diketahui masyarakat. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya memenuhi kriteria tetapi justru tidak mengakses program karena tidak mengetahui informasi atau mekanismenya,” tambahnya.
Beragam pertanyaan yang masuk melalui live chat juga menjadi bahan bagi anggota Fraksi PKB untuk mengetahui persoalan yang sedang dirasakan masyarakat.
DPC PKB Bojonegoro berharap Jum’at Hari Fraksi terus menjadi ruang komunikasi dua arah yang terbuka. Tidak hanya menjadi tempat menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendengar, mencatat dan mengawal aspirasi masyarakat Bojonegoro.