BOJONEGORO – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Muhamad Rozi, mendukung penuh terhadap pelaksanaan ground check Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial tidak salah sasaran.

Langkah ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Muhamad Rozi. Menurutnya, validitas data menjadi hal paling penting agar program bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

Muhamad Rozi menilai, selama ini persoalan bansos kerap muncul karena data yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Karena itu, keterlibatan ASN untuk melakukan pengecekan langsung dinilai sebagai langkah positif.

“Yang paling penting bukan hanya cepat, tapi datanya harus benar. Jangan sampai warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk data, sementara yang mampu malah menerima bantuan,” ujarnya.

Baca Juga : Abdulloh Umar: DPRD Bojonegoro Akan Kawal Tuntas Sengketa Lahan RPH Banjarsari

Pemkab Bojonegoro sendiri menargetkan proses verifikasi lapangan berlangsung selama dua pekan. Kegiatan ini melibatkan ASN OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga tenaga pendamping di masing-masing wilayah.

Informasi Terkait: Untuk memahami lebih lanjut mengenai standar nasional pendataan kesejahteraan, Anda dapat merujuk pada pedoman resmi di situs Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam proses verval tersebut, ditemukan sejumlah data yang dianggap janggal atau anomali. Misalnya, data pendapatan yang tidak sesuai, hingga satu rumah yang tercatat dihuni banyak kepala keluarga. Karena itu, pengecekan langsung dilakukan agar kondisi riil masyarakat benar-benar terpotret secara akurat.

Rozi berharap proses ground check ini tidak sekadar formalitas administrasi, tetapi benar-benar menjadi upaya pembenahan data sosial masyarakat Bojonegoro.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan selama proses pendataan berlangsung agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan jika ditemukan ketidaksesuaian data.

Baca Juga : Muhamad Rozi Minta Pemerintah Prioritaskan Guru Passing Grade 2023

“Kalau datanya valid, maka program pemerintah juga akan lebih tepat sasaran. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Pemkab Bojonegoro berharap hasil ground check DTSEN 2026 nantinya bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih akurat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.