BOJONEGORO – Program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di sektor peternakan dan perikanan kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan bersama Komisi B DPRD Bojonegoro di Balai Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari program Gayatri (Gerakan Ayam Petelur Mandiri), Domba Kesejahteraan, dan Kolega (Kolam Lele Keluarga) dari tiga desa di Kecamatan Dander, yakni Desa Ngraseh, Desa Mojoranu, dan Desa Kunci.
Dalam forum itu, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat penerima program menjadi bahan evaluasi bersama. Mulai dari tingginya harga pakan, hasil produksi yang belum maksimal, hingga kesulitan pemasaran hasil ternak dan perikanan.
Baca Juga : Program Gayatri Belum Maksimal, Sutikno Tekankan Perbaikan dari Segi Biaya Pakan hingga Pemasaran
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Sutikno, menilai program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega merupakan program prioritas yang sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Menurutnya, besarnya anggaran yang telah digelontorkan Pemkab Bojonegoro, yakni sekitar Rp86,7 miliar pada tahun 2025 dan Rp70 miliar pada tahun 2026, harus diimbangi dengan pendampingan dan solusi yang tepat agar program berjalan maksimal.
Sutikno menyebut salah satu persoalan utama yang banyak dikeluhkan KPM adalah tingginya biaya pakan. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan subsidi pakan atau alternatif pakan yang lebih terjangkau agar beban masyarakat bisa lebih ringan.
Selain itu, produksi telur pada program Gayatri juga dinilai belum optimal. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan edukasi kepada para penerima manfaat, termasuk memberikan tambahan nutrisi atau suplemen agar kesehatan ternak lebih terjaga dan hasil produksi bisa meningkat.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah sulitnya pemasaran hasil produksi. Banyak peternak mengaku harga jual telur masih berada di bawah harga pasar sehingga berdampak pada keberlanjutan usaha mereka. Untuk itu, Sutikno meminta adanya kolaborasi lintas sektor agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik dan memiliki nilai jual yang lebih stabil.
Baca Juga : Sutikno : Ketenangan Hati sebagai Kekayaan Sejati: Pesan Khutbah Jumat di Bojonegoro
Ia juga menyoroti tingginya angka kegagalan program di lapangan, baik karena ternak mati maupun dijual kembali oleh penerima manfaat. Menurutnya, faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah minimnya pendampingan.
Karena itu, Komisi B DPRD Bojonegoro mendorong pemerintah untuk segera melakukan inventarisasi kebutuhan pendamping, baik dari sisi jumlah maupun kesejahteraan honor pendamping, agar program yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak terkesan berjalan tanpa pengawasan dan pembinaan.
Sutikno berharap monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan bersama sehingga program-program pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan dan perikanan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan warga Bojonegoro secara berkelanjutan.