Bojonegoro – Program Gayatri yang digagas untuk membantu ekonomi masyarakat Bojonegoro ternyata masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah tingginya biaya pakan ayam petelur. Kondisi ini dirasa cukup memberatkan dan bisa mengganggu kelangsungan usaha mereka.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Sutikno, menegaskan bahwa program ini perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, setelah berjalan lebih dari satu tahun dengan total anggaran sekitar Rp80 miliar, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dibenahi.

“Evaluasi ini penting supaya kita tahu secara jelas mana yang berhasil dan mana yang belum. Selama ini, data yang dibutuhkan belum sepenuhnya siap ketika diminta,” ujarnya.

Sutikno menekankan bahwa ketersediaan data yang valid menjadi kunci utama untuk mengukur keberhasilan program, termasuk perkembangan usaha para KPM. Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi tidak cukup hanya dilakukan dengan metode sampling, tetapi harus menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara menyeluruh.

Selain soal pakan dan data, masalah pemasaran juga jadi perhatian. Banyak peternak mengaku kesulitan menjual telur saat produksi sudah berjalan. Ini menunjukkan bahwa program Gayatri masih belum terhubung secara lengkap dari proses produksi hingga pemasaran.

“Ketika produksi sudah berjalan, seharusnya tidak berhenti di situ. Harus ada kepastian pasar. Jangan sampai masyarakat justru kebingungan menjual hasilnya,” tegasnya.

Disamping itu, Komisi B DPRD Bojonegoro juga mendorong Dinas Peternakan dan Perikanan agar lebih aktif mendampingi para peternak. Pendampingan ini tidak hanya soal cara beternak, tetapi juga mencakup pengelolaan usaha dan strategi pemasaran. Selain itu, juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan agar pelaksanaannya bisa lebih baik dan tepat sasaran.

Ke depan, apabila Program Gayatri akan dilanjutkan atau diperluas pada tahun 2026 dengan jumlah penerima yang lebih besar, diperlukan pembenahan secara menyeluruh. Mulai dari pengelolaan pakan mandiri, peningkatan kualitas produksi, hingga jaminan akses pasar.

Dengan evaluasi yang tepat dan langkah perbaikan yang jelas, program ini diharapkan benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi program yang berkelanjutan di Bojonegoro.