BOJONEGORO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar Hari Fraksi pada Jumat (10/7/2026). Kali ini, agenda tersebut menghadirkan sejumlah pelaku UMKM untuk berdialog langsung dengan anggota Fraksi PKB mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Fraksi PKB M. Suparno, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Sutikno, KH. Nafik Sahal, dan Siti Fatmawati.

Dalam dialog itu, pelaku UMKM menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku menjadi persoalan yang paling dirasakan. Harga tepung terigu, minyak goreng, hingga gula pasir dinilai terus berubah sehingga membuat biaya produksi semakin sulit diprediksi.

Selain itu, akses permodalan juga masih menjadi tantangan. Sejumlah pelaku usaha mengaku kesulitan memperoleh pembiayaan karena proses administrasi yang cukup rumit dan masih adanya persyaratan agunan.

Persoalan lain yang turut disampaikan adalah masih rendahnya kemampuan UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan penjualan secara konvensional sehingga jangkauan pasar mereka belum berkembang. Mereka juga berharap adanya pendampingan yang berkelanjutan agar usaha dapat tumbuh dan naik kelas.

Melalui forum tersebut, para pelaku UMKM meminta pemerintah memperkuat operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses, memperbanyak pelatihan digital, membuka lebih banyak kesempatan mengikuti pameran maupun bazar, serta memberikan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Sutikno, menyampaikan bahwa Fraksi PKB akan mendorong Dinas Perdagangan agar lebih aktif melakukan operasi pasar hingga tingkat kecamatan sebagai langkah menjaga kestabilan harga.

“Kenaikan harga bahan baku memang sangat dirasakan pelaku UMKM. Kami akan mendorong Dinas Perdagangan agar lebih aktif melakukan operasi pasar sampai ke tingkat kecamatan. Harapannya, pemerintah bisa melakukan intervensi sehingga harga bahan pokok lebih stabil dan tidak terlalu membebani pelaku usaha.” ujarnya.

Ketua Fraksi PKB M. Suparno juga mengingatkan adanya program pembiayaan usaha dari Bank Perwakilan Rakyat hingga Rp25 juta tanpa agunan dan bunga 0 persen bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat.

“Yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana program ini bisa diketahui lebih luas oleh masyarakat. Karena itu, kami akan mendorong sosialisasi yang lebih masif sekaligus pendataan UMKM agar program tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan.” tegasnya.

Sementara itu, Siti Fatmawati menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui Disperinaker telah memiliki berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis bagi UMKM. Ia berharap para pelaku usaha ikut aktif mencari informasi dan mendaftarkan diri agar dapat memperoleh kesempatan mengikuti program pengembangan, termasuk pameran dan expo.

“Jika sudah terdata, peluang untuk mengikuti pelatihan, pameran, maupun expo akan semakin terbuka sehingga usaha bisa berkembang.” pungkasnya.

Senada dengan itu, KH. Nafik Sahal mengingatkan adanya program bantuan berupa tenda dan dana sebesar Rp1 juta bagi UMKM yang berpartisipasi dalam Car Free Day Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha sebagai bagian dari dukungan pemerintah dalam mengembangkan usahanya.

“Kami berharap informasi seperti ini semakin banyak diketahui masyarakat, sehingga UMKM dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk mengembangkan usahanya.” tegasnya.

Melalui Hari Fraksi ini, Fraksi PKB Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog bersama masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi akan dikawal dan diperjuangkan melalui fungsi pengawasan maupun koordinasi dengan pemerintah daerah agar melahirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM.