BOJONEGORO – Fraksi PKB DPRD Bojonegoro kembali menggelar kegiatan Jumat Fraksi pada Jumat (17/7/2026) di Ruang Rapat DPC PKB Bojonegoro. Kali ini, pertemuan dihadiri oleh perwakilan guru Madrasah Diniyah (Madin) yang datang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan kegiatan pendidikan.
Dalam forum tersebut hadir dari Komisi C Fraksi PKB, yakni Muhamad Rozi, Diana Hargianti, dan Agus Dita Pratama. Sementara dari perwakilan guru Madin hadir Gufron Sa’roni, Imam Ghozali, serta sejumlah guru Madin lainnya.
Ada empat persoalan utama yang disampaikan. Pertama, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dinilai cukup rumit dan menyita banyak waktu. Menurut para guru, proses administrasi tersebut sering kali menjadi beban tambahan bagi pengelola lembaga.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan adanya perbedaan aturan administrasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Dokumen yang sudah dinyatakan sesuai di tingkat kabupaten terkadang masih harus diperbaiki saat diperiksa di tingkat provinsi karena perbedaan format.
Persoalan berikutnya adalah informasi pendaftaran insentif guru Madin yang kerap disampaikan dalam waktu singkat. Kondisi itu membuat banyak guru kesulitan menyiapkan berkas yang dibutuhkan.
Para guru juga berharap pemerintah lebih selektif dalam memberikan bantuan pembangunan gedung Madin. Mereka menilai bantuan sebaiknya diprioritaskan untuk lembaga yang benar-benar aktif sehingga bangunan yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muhamad Rozi mengatakan Fraksi PKB memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru Madin.
“Guru Madin memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan pendidikan keagamaan masyarakat. Karena itu, kami akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Diana Hargianti menambahkan, sejumlah persoalan yang muncul sebenarnya sudah menjadi perhatian Fraksi PKB. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali terkendala regulasi dari pemerintah.
“Kami akan terus mendorong agar regulasi yang diperlukan segera disiapkan, sehingga berbagai program untuk guru Madin bisa berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Agus Dita Pratama menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan tidak akan berhenti sebagai catatan hasil pertemuan.
“Semua masukan ini akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan dinas terkait. Harapan kami, ke depan proses administrasi bisa lebih sederhana, penyaluran insentif lebih tertata, dan bantuan benar-benar diberikan kepada lembaga yang aktif serta membutuhkan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Jumat Fraksi, Fraksi PKB Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pengawalan dalam pembahasan kebijakan, sehingga program yang dijalankan pemerintah semakin tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk para guru Madrasah Diniyah.