BOJONEGORO – Fraksi PKB DPRD Bojonegoro kembali menggelar kegiatan Hari Fraksi sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat. Pada kegiatan Hari Fraksi ke-8 yang berlangsung Jumat (19/6/2026), Fraksi PKB menerima masukan dari jajaran Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Bojonegoro.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD PPNI Bojonegoro H. Sukir didampingi Suci Wijianti dan Yeny Widiyanti.

Dalam dialog tersebut, PPNI menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi tenaga kesehatan. Salah satunya adalah masih kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan penerimaan pasien. Menurut mereka, aspek pelayanan ini masih sering menjadi keluhan masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan.

Selain itu, PPNI juga menyoroti perlunya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan swasta. Mereka menilai banyak tenaga kesehatan yang bekerja melebihi jam kerja normal, namun belum mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Muhamad Rozi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

“Peningkatan kualitas manajemen penerimaan pasien di fasilitas kesehatan sangat bergantung pada kompetensi tenaga kesehatan. Karena itu, pendidikan dan pelatihan memang perlu terus ditingkatkan. Fraksi PKB melalui Komisi C akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengevaluasi usulan pendidikan dan pelatihan yang diajukan melalui Dinas Kesehatan dan BKPP,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Diana Hargianti, menyoroti kondisi tenaga kesehatan swasta yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik.

Menurutnya, persoalan jam kerja yang berlebihan dan kesejahteraan tenaga kesehatan swasta perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Tenaga kesehatan swasta memiliki kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Persoalan overtime dan kesejahteraan perlu diintervensi melalui evaluasi regulasi daerah atau penyusunan nota kesepahaman (MoU) kemitraan yang dapat menjamin standar hak-hak pekerja medis di sektor swasta,” jelas Diana Hargianti.

Ia menambahkan, aspirasi tersebut akan dibawa dan disampaikan dalam forum rapat DPRD maupun rapat Komisi C sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

Melalui kegiatan Hari Fraksi, Fraksi PKB DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta kesejahteraan tenaga kesehatan di Kabupaten Bojonegoro.