Bojonegoro – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Rabu, 17 Desember 2025.
Dalam pendapat akhir fraksi, PKB menegaskan bahwa pembentukan Perda KTR merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi hak masyarakat atas kesehatan serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hak tersebut dijamin secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro, Muhamad Rozi, S.H., yang menyampaikan pendapat akhir fraksi, menegaskan bahwa Perda KTR memiliki orientasi kepentingan publik yang kuat.
“Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro memandang bahwa pengesahan Perda Kawasan Tanpa Rokok merupakan langkah strategis dalam melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Regulasi ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk menata ruang publik agar hak masyarakat atas udara yang bersih dan sehat dapat terpenuhi,” ujar Muhamad Rozi.
Melalui persetujuan Raperda ini, Fraksi PKB berharap terwujudnya lingkungan Kabupaten Bojonegoro yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan setelah Perda KTR ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan tersebut.
Persetujuan Fraksi PKB terhadap Raperda Kawasan Tanpa Rokok ini menjadi bentuk komitmen fraksi dalam mendukung kebijakan daerah yang berpihak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta kepentingan umum.
