Sukorejo, Bojonegoro

Bojonegoro – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar kegiatan reses di wilayah Kecamatan Ngraho dan Kecamatan Tambakrejo. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta keluhan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sektor pertanian dan ekonomi keluarga.

Dalam dialog bersama warga, salah satu persoalan yang banyak disuarakan adalah maraknya serangan hama tikus yang merusak lahan pertanian. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu hasil panen dan berdampak pada kesejahteraan petani.

Menanggapi hal tersebut, Imam Sholikin, anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi.

“Kami mendengar langsung keluhan para petani terkait serangan hama tikus yang cukup meresahkan. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut ketahanan pangan dan penghasilan warga. Kami akan mendorong agar ada langkah terpadu, baik dari pemerintah maupun kelompok tani, untuk melakukan pengendalian secara efektif,” ungkap Imam Sholikin.

Selain persoalan hama, Imam Sholikin juga menyoroti pentingnya program-program pemberdayaan ekonomi keluarga yang saat ini digagas oleh Bupati Bojonegoro, seperti Gayatri (Gerakan Ayam Petelur Mandiri) dan Kolega (Kolam Lele Keluarga). Menurutnya, kedua program ini sejalan dengan upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan.

“Program Gayatri dan Kolega sangat relevan untuk mendukung kemandirian ekonomi warga. Selain memberikan tambahan penghasilan, program ini juga dapat menjadi solusi alternatif di tengah tantangan sektor pertanian akibat serangan hama maupun faktor cuaca,” jelasnya.

Melalui kegiatan reses ini, Fraksi PKB DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan. Imam Sholikin berharap, aspirasi yang dihimpun dari warga dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *