Bojonegoro – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Senin (2/6/2025). Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menyoroti aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta mendorong pemerintah kabupaten agar semakin efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

Fraksi PKB mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang terealisasi sebesar 104,46% dari target sebesar Rp 904 miliar lebih, dengan realisasi mencapai Rp 944 miliar lebih. Meski demikian, Fraksi PKB menekankan pentingnya terus meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, terutama Dana Bagi Hasil Migas yang sifatnya tidak berkelanjutan.

“Kami mendorong agar Pemkab Bojonegoro terus menciptakan inovasi dalam meningkatkan PAD. Harus ada langkah konkret menuju daerah yang mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis,” ujar Diana Hargianti, S.E., Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PKB.

Terkait realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 80,15%, Fraksi PKB menilai pelaksanaannya belum cukup efektif. Salah satu catatan penting diberikan pada realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang hanya mencapai 66,98% dari total pagu.

“Belanja yang rendah serapannya menunjukkan potensi lemahnya perencanaan atau pelaksanaan program. Ini harus dievaluasi karena berdampak langsung pada pelayanan dan pembangunan di tingkat desa hingga kabupaten,” jelas Diana.

Dalam sisi pembiayaan, Fraksi PKB mencatat bahwa penerimaan pembiayaan telah melampaui target, namun pengeluaran pembiayaan masih tergolong tidak efektif. Oleh sebab itu, Fraksi PKB meminta Pemkab memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam belanja agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi PKB menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda ini sangat penting guna menyempurnakan laporan pertanggungjawaban tersebut serta memastikan program-program yang dijalankan mampu mendukung visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan”.