Jakarta – Maraknya perempuan yang menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal mendorong Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Anna Mu’awanah, untuk mendesak tindakan tegas dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia meminta agar izin operasional penyelenggara pinjol nakal yang terbukti menjerat nasabah secara ilegal segera dicabut.
“Perempuan, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, sering kali memilih pinjol sebagai jalan keluar dari kebutuhan harian. Namun hal ini justru membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan dan pelanggaran privasi,” ujar Anna Mu’awanah, Selasa (29/4/2025).
Menyoroti tingginya angka korban perempuan dalam kasus pinjol, Anna Mu’awanah menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan, khususnya kepada kelompok perempuan, termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga. Ia menilai edukasi keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau hingga ke tingkat pedesaan.
Data dari LBH Jakarta mencatat, sejak 2018 hingga 2024 terdapat 1.944 aduan korban pinjol, dengan 62 persen di antaranya adalah perempuan. Angka tersebut menunjukkan kerentanan yang cukup serius.
“Negara tidak boleh abai. Pinjol nakal ini harus segera ditindak agar tidak semakin banyak korban,” tegas Anna Mu’awanah.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa saat ini terdapat 96 penyelenggara pinjol yang memiliki izin resmi dari OJK berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Namun, pengawasan tetap perlu diperketat, mengingat tingginya nilai pinjaman online yang mencapai Rp73,9 triliun per Januari 2025, dengan 53,75 persen di antaranya merupakan pinjaman dari perempuan.
Anna Mu’awanah juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023. Menurutnya, selain edukasi, langkah konkret untuk melindungi perempuan dari penyalahgunaan layanan pinjol juga harus segera diperkuat.
“Literasi penting, tapi perlindungan nyata terhadap pengguna, khususnya perempuan, juga harus jadi prioritas,” pungkasnya.
